OKI Desak Myanmar Akui Rohingya Sebagai Etnis Resmi

Bagikanberita.com – OKI (Organisasi Kerja Sama Negara Islam) mendesak Myanmar untuk mengakui kaum minoritas Muslim di Rohingya sebagai etnis yang resmi dengan memperbaiki perundang-undangan kewarganegaraan terbitan tahun 1982 yang ditetapkan pemerintahan mereka.

Beberapa bulan belakangan ini, Etnis Rohingya kembali jadi sorotan akibat kekerasan dan juga sikap represif aparat keamanan terhadap mereka. (Reuters Mohammad Ponir Hossain)

Beberapa bulan belakangan ini, Etnis Rohingya kembali jadi sorotan akibat kekerasan dan juga sikap represif aparat keamanan kepada mereka. (Reuters/Mohammad Ponir Hossain)

“Negara OKI mendesak pemerintah Myanmar menghilangkan akar masalah dengan mengembalikaan status kewarganegaraan kaum Rohingya yang dicabut dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982,” kutip dari komunike resmi dari hasil pertemuan luar biasa yang diadakan OKI di Kuala Lumpur Malaysia, pada hari Kamis lalu.

Sampai saat ini, status dari kaum Rohingya memanglah tidak diakui dikonstitusi Myanmar, hingga mereka kerap dijadikan sasaran diskriminasi. Merekapun tak mempunyai akta kelahiran, surat kematian, serta tidak bisa bersekolah dan juga bekerja.

OKI menganggap,  pengakuan, pemenuhan hak dan juga kebijakan transparan terhadap etnis beragama adalah merupakan salah satu solusi untuk mengakhiri diskriminasi serta konflik kemanusiaan yang telah menimpa kaum minoritas yang ada di Myanmar selama ini.

“OKI meminta Myanmar memastikan kebijakan yang transparan dan inklusif pada komunitas keagamaan dengan melibatkan Rohingya sebagai bagian integral dari negara dan mempertimbangkan mereka sebagai etnis minoritas, seperti yang diserukan PBB,” tulisan OKI.

Pada pertemuan tingkat menteri yang telah dihadiri oleh sekitar 56 negara tersebut, OKI juga telah mengadposi sebuah resolusi yang mendorong negara yang menjadi anggota untuk ikut memberikan bantuan kemanusiaan yang inklusif untuk Myanmar.

Resolusi tersebut juga minta pemerintahan de facto Aung San Suu Kyi agar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan masuk ke negara bagian Rakhine, tempat bentrokan dan juga kekerasan terhadap kaum Rohingya yang marak terjadi.

Kelompok pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar, BHRN (Burma Human Rights Network), mengapresiasi upaya dari OKI yang mau andil dalam menangani konflik kemanusiaan serta dugaan pelanggaran HAM tersebut.

Kyaw Win, Direktur Eksekutif BHRN,  berharap usaha OKI dan negara-negara ASEAN benar-benar bisa bantu mengurangi penderitaan yang telah dialami oleh kaum Rohingya.

Win juga menilai, tekanan serta perhatian dunia internasional yang besar terhadap nasib dari kaum Rohingya ini juga telah mengurangi intensitas “penyerangan yang membabi-buta pasukan keamanan negara Myanmar terhadap penduduk kaum Rohingya” di Rakhine.

“OKI harus mendukung pembentukan komisi investigasi PBB untuk menyelidiki situasi di rakhine, termasuk pelanggaran HAM yang terjadi pada 2012 lalu. Kami juga berharap OKI mau bekerja sama dengan negara lain memastikan PBB terus membahas resolusi pelanggaran HAM di Myanmar setiap tahunnya dalam sidang umum,” ujar Win seperti yang dilansir laman CNNIndonesia.

Beberapa bulan belakangan ini, Rohingya kembali jadi sorotan akibat terjadi kekerasan dan sikap represif aparat keamanan kepada mereka.

Serangkaian kekerasan ini berawal dari penyerangan ke pos polisi diperbatasan Rakhine pada tanggal 9 Oktober yang lalu. Militer menuding “teroris Rohingya” yang bertanggung jawab atas serangan tersebut, walaupun belum ada bukti yang jelas.

Alih-alih menangkap para pelaku penyerangan, militer Myanmar diduga melakukan penyerangan terhadap etnis Rohingya sehingga menewaskan sedikitnya 86 orang serta menyebabkan ribuan lainnya melarikan diri keluar dari negara Myanmar.

Kekerasan terhadap kaum Muslim di Myanmar ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Kekerasan sektarian terparah terhadap warga Rohingya pernah dilakukan oleh kelompok etnis Buddha pada tahun 2012 lalu. Insiden ini menewaskan sedikitnya 200 orang serta sebabkan 140 ribu orang kehilangan tempat tinggal.